in

Bansos Singkap Hubungan Tak Harmonis Pusat-Daerah

Petir.co, OPINI – Bansos salah sasaran. Demikian berita yang memenuhi headline awal Mei lalu. Menteri Sosial Juliari Batubara sendiri mengakui jika bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat terkena dampak pandemi Corona atau Covid-19 masih ada yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, data yang diterima pihak kementerian berasal dari pemerintah daerah. Apa benar pemerintah daerah yang salah?

Ternyata, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil  meminta pemerintah pusat membenahi data warga penerima bantuan sosial (bansos) yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Menurutnya, itu masalah yang harus lekas diperbaiki. “BPS (Badan Pusat Statistik) punya survei sendiri, Kemensos punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri,” kata Emil (7/5/2020).

Jika pemerintah sendiri tidak memiliki basis data yang kuat dan padu, maka wajar jika data pemerintah pusat tidak sinkron dengan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Emil meminta pemerintah pusat membenahi masalah itu.

Cara pemerintah pusat memberikan dana kepada daerah, proporsi penduduk itu tidak pernah dijadikan patokan. Dan terasanya itu pada saat Covid-19. Dana desa yang dibagikan berdasarkan jumlah desa, bukan jumlah penduduk.

Protes senada juga diungkapkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar. “Semua kepala daerah punya uang buat rakyat untuk menalangi bantuan sembako. Tapi terhambat aturan menteri,” katanya.

Tiga menteri yang menjadi sasaran protesnya, yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sehan menceritakan bahwa dia hendak mengeluarkan Rp101 juta untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat akibat Covid-19. Belakangan, Menteri Desa Halim menerbitkan peraturan bahwa Dana Desa hanya untuk program padat karya tunai, tidak boleh dipakai membeli sembako.

Tak lama, Menteri Tito menerbitkan aturan yang meminta bupati memerintahkan kepala desa merevisi dana desa untuk dipakai dalam penanggulangan dampak Covid-19. Kemudian Menteri Desa Halim mencabut larangan Dana Desa untuk sembako. Bahkan, kata Sehan, Mendagri Tito mengatakan hasil revisi penggunan Dana Desa tidak perlu dievaluasi oleh kepala daerah.

Tak lama kemudian muncullah aturan dari Menteri Sosial Juliari yang melarang masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) mendapatkan bantuan pangan dari pemerintah daerah.

Perbedaan antara pemerintah pusat-daerah terkait dampak Covid-19, bukan hanya masalah data bansos saja. Kebijakan lockdown, juga kebijakan anggaran, menunjukkan tidak satunya pemerintah pusat dan daerah.

Yang tampak menonjol, salah satunya sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada warga yang terdampak virus corona.

Mendapat tudingan tersebut, Anies pun menanggapi. Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos. Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

Mensos-Juliari Batubara pun menambah “kegaduhan” yang sudah ada dengan mengatakan bahwa ditemukan kejanggalan pembagian bansos yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama pandemi. Menurutnya, pembagian bansos di DKI Jakarta tak sesuai dengan kesepakatan awal antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta.

Pusat-Daerah tidak Harmonis adalah “Alami”

Melihat perseteruan antara pemerintah daerah dan pusat, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut ada ego sektoral yang masih terbangun antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten.

Bansos tak ubahnya menjadi panggung politik bagi para penguasa. Harusnya saling sinergi, kolaboratif, kerja sama. Ini menunjukkan hubungan antara pusat dan daerah tidak berjalan harmonis.

Dalam wawancara eksklusif di acara Mata Najwa yang disiarkan Trans7, Rabu (22/4) malam, Presiden Jokowi tidak membantah adanya ego sektoral dalam kebijakan yang diambil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani Covid-19 di Indonesia.

Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak harmonis adalah fenomena yang “alami” dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Fenomena seperti di atas adalah suatu hal yang nisacaya terjadi dalam sistem demokrasi hari ini.

Pemilu yang bertahap dan panjang dalam setiap level kepemimpinan, mulai Presiden, Gubernur, Bupati, hingga walikota, menyebabkan masing-masing level mempunyai legitimasi yang kuat di tengah masyarakat.

Terlebih lagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah, di mana terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah daerah bisa mengelola sendiri keuangannya, baik pendapatan maupun pengeluaran untuk daerahnya.

Posisi kepala daerah pun menjadi incaran partai politik maupun individu. Berebut untuk menduduki posisi tersebut. Namun sebagaimana sudah diketahui, biaya demokrasi itu mahal. Oleh karenanya butuh dukungan dana besar di belakang mereka dari kalangan pengusaha.

Advertisement

Walhasil, posisi pemerintah daerah tak ubahnya dengan posisi pemerintah di pusat. Mereka hanyalah perpanjangan tangan kepentingan para pemilik modal. Kebijakan-kebijakan yang saling menelikung antara pusat daerah, lebih kepada kepentingan para pemodal daripada demi kepentingan rakyat.

Kondisi terburuk, jika daerah makin berdaya dalam pengelolaan ekonominya, sedang pusat semakin semrawut pengaturannya, maka memungkinkan jika dalam kondisi kritis, daerah melepaskan diri dari pemerintah pusat.

Hubungan Khalifah dan Para Walinya

Berbeda dengan sistem Islam. Wali dan gubernur dipilih dan diangkat atas penunjukan langsung yang dilakukan Khalifah (pemerintah pusat). Bukan dari hasil pemilu. Pemilu dilakukan oleh rakyat untuk memilih orang yang mewakili mereka dalam Majelis Umat.

Majelis Umat (Majelis Syura) adalah majelis yang terdiri dari para individu yang mewakili kaum muslim dalam memberikan pendapat sebagai tempat merujuk bagi Khalifah dengan meminta masukan mereka dalam berbagai urusan.

Majelis ini juga mewakili umat dalam melakukan muhasabah (koreksi) terhadap Khalifah dan semua pegawai negara. Majelis Umat dalam sistem Khilafah jauh berbeda dengan parlemen dalam sistem demokrasi. Fungsi legislasi tidak ada pada Majelis Umat, sementara parlemen dalam sistem demokrasi adalah sebuah badan legislatif.

Di sisi yang lain, posisi Khalifah (pemerintah pusat) dalam sistem Khilafah mempunyai posisi yang amat besar, luas dan kuat. Tidak ada seorang pun, bahkan majelis umat (majelis syuro) tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan seorang Khalifah.

Salah satu wewenang yang diberikan pada Khalifah adalah mengangkat dan memberhentikan para Muâwwin (pembantu Khalifah), para Wali (Gubernur). Jika ada wali yang menyimpang dari hukum Allah, Khalifah tinggal memecatnya. Sebaliknya jika Khalifah menyimpang dari hukum Allah maka Mahkamah madzalimlah yang akan mengadilinya.

Gambaran nyata bagaimana Khaifah Umar yang bersikap tegas kepada gubernurnya-Amr bin Ash saat melakukan perluasan masjid yang terbentur tanah Yahudi, menunjukkan bagaimana bentuk penjagaan umat oleh pemerintah pusat kepada warganya yang di daerah sekalipun.

Pemerintah daerah pun tunduk dengan kebijakan pemerintah pusat, saat menyadari ketegasan dan kebijakan pemerintah pusat semata untuk menjalankan amanat yang besar.

Hal ini terjadi, tak lain karena baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai “zawiyah khoshoh” (sudut pandang yang khas) yang sama dalam memandang kepemimpinan ini.

Kepemimpinan yang mereka pegang merupakan puncak penghambaan mereka kepada Allah SWT. Oleh karenanya batas-batas Allahlah yang mereka jaga, bukan sekedar menajga eksistensi kekuasaan mereka

Dengan kejelasan struktur, tanggung jawab dan wewenang seperti dalam islam, tak akan dijumpai pertikaian berkepanjangan antara pemerintah pusat dan daerah seperti sekarang ini. Tak ada koordinasi yang kacau balau, saling bantah, saling revisi kebijakan.

Sungguh di tengah kekacauan kebijakan hari ini, kepemimpinan yang tangguh dan bijaksana dalam sistem Khilafah semakin dirindukan kehadirannya. Insya Allah semakin dekat terasa kehadirannya.

Sumber: MuslimahNews

Advertisement

What do you think?

Written by petir.co

Pengunjung Pasar Berani-beraninya Mau Sogok Bupati Demi Hindari Rapid Test

Kebijakan Maju Mundur (Tak) Cantik, Ajakan Berdamai dengan Corona